Pendidikan di Kampung Menjadi Ukuran Kegagalan Otsus

Jayapura, Jubi – Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tegah Papua se-Indonesia (AMPTPI) mengatakan kondisi pendidikan di kampung-kampung menjadi indikator bagaimana pemerintah tidak menggunakan dana Otonomi Khusus Papua untuk membangun Sumber Daya Manusia Papua.

“Ukuran dan standar, di kampung, bukan di kota. Kalau bicara kampung, dana pendidikan Otonomi Khusus itu tidak bermanfaat bagi orang Papua. Pendidikan di kampung undur jauh,”ungkap Sekretaris Jenderal AMPTPI, Yanuarius Lagowan di Waena, Kota Jayapura, Papua, Senin (07/09/2015).
Ia mencontohkan sejumlah lembaga pendidikan daerah yang dikunjungginya tidak berjalan, baik itu sekolah yayasan maupun sekolah negeri, atau Inpres. Sekolah-sekolah itu terlihat seakan mati dari aktivitas belajar mengajar lantaran tidak ada tenaga pegajar dan sarana pendukung lainnya.
“Ada beberapa sekolah yayasan dan Inpres itu ditutup. Di Wamena, beberapa di Paniai, Keerom, terutama di daerah perbatasan sehingga anggota TNI yang ambil alih mengajar. Kalau Wamena, kurang bagus itu di wilayah Elabukama. Jalan menuju ke sekolah-sekolah tidak diatur baik,” ungkapnya.
Penutupan sekolah itu dibenarkan Markus Mawel, pemuda dari kampung Waga-Waga, distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya. Mawel mengatakan salah satu SD di kampungnya, Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik pernah di tutup lantaran kekuarangan tenaga guru.
“Tahun 2001/2002 sempat ditutup karena tidak ada tenaga guru tetapi dibuka lagi tahun 2006. Sekarang sudah berjalan lagi. Sudah mantap,” ungkapnya melalui telepon genggam dari Wamena, Senin (07/09/2015). (Mawel Benny)