ORANG ASLI PAPUA DI PAPUA BERKEWARGANEGARAAN INDONESIA ATAUKAH ORANG NON PAPUA SAJA?

Rakyat bersama aktivis dan pemimpin-pemimpin Papua Merdeka berjuang demi membebaskan dari segala bentuk pelangaran HAM yang dilakukan oleh aparat Negara Kesatuan Republik Indonesia di Papua namun selalu saja ditutupi oleh pemerintah NKRI dengan dalil Kesejahteraan.

Belum lama ini, ketika kedua WNI, Sudirman (28) dan Badar (30 tahun) ditahan oleh pejuang Papua Merdeka di daerah perbatasan antara PNG-RI. Terkait penahanan ini, pemimpin Negara RI bereaksi seperti kebakaran jengot namun berbagai tindakan terorisme di tanah Papua oleh aparat Negara Kesatuan Republik Indonesia diabaikan begitu saja. Kita tidak mulai dari awal aneksasi pada tahun 1963 namun dari tahun 2014 saja.

Pada tanggal 7-8 Desember 2014, 5 pelajar SMA Negeri 1 Paniai Timur ditembak mati dan belasan lainya luka-luka berat oleh TNI dan Polisi yang bertugas di Paniai-Enarotali. Pelangaran HAM yang nyata-nyata dilakukan oleh aparat Negara ini belum pernah merasa bersalah dan belum tuntuas kasus tersebut sampai saat ini.

Kasus insiden yang terjadi di Karubaga, Tolikara, Papua, 17 Juli 2015, anak sekolah SMP ditembak mati dan 12 orang lainya luka-luka oleh aparat kepolisian tidak dipermasahkan namun di sosial media dihebokan terkait kebakaran Musolat dan kerugian-kerugian barang dagangan dan beberapa perumahan lainnya.

Dari beberapa pelangaran HAM yang di lakukan oleh aparat Negara Republik kepada Orang Asli Papua, merasa sangat tidak apa atau tidak bersalah namun hal itu dianggap bagian dari tugas negara.

Namun Kedua WNI yang ditahan atas nama Media Sudirman (28) dan Badar (30 tahun), pemimpin Negara Presiden RI, Joko Widodo, Menteri Luar negeri, Retno Marsudi, Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan, semua bersuara. Apakah Orang Papua di Papua Berkewargaan Negara Indonesia ataukah hanya orang Non Papua yang ada Papua?

Karena ketidakmampuan NKRI mengatasi pelangaran HAM yang berkepanjangan yang dilakukan oleh negara ini sendiri kepada Orang Asli Papua ( OAP), maka pemimpin-pemimpin Papua merdeka melobi diluar negeri seperti negara-negara Oceania atau Pasifik, Eropa, America, dan beberapa benua selalu saja diblokir oleh NKRI dengan berbagai bentuk tindakan. Contoh pertama, bapak. Benny Wenda Pendiri Free West Papua Campaign, Pembicara ULWP diblokir ketika hendak hadiri undangan dari teman-teman pendukung Papua Merdeka di Los Angeles, America pada tanggal 13/05/2015 pukul 14.00 waktu setempat. Alasan tidak dijelaskan sampai saat ini namun kebenarannya, Benny Wenda memiliki visa 10 Tahun untuk AS dicabut. Kedua deportasi Benny Wenda ketika hadiri undangan gubernur Powes Pakop dari lapangan terbang internasional Airport di Port Moresby, PNG pada tanggal 24/03/2015 dengan alasan terkait Visa. Ketiga, Benny Wenda tidak dikonfirmasikan pengajuan permohonan visa untuk datang menghadiri pertemuan PIF atas undangan Powes Pakop.

Akar masalah pelangaran HAM yang terjadi di seluruh tanah Papua dari Sorang – Merauke belum pernah dan tidak akan pernah mengaku oleh NKRI sendiri sebab dia adalah pelaku sendiri. Oleh karena itu, pejuang pemimpin Papua Merdeka harus pengasingan meningalkan tanah air dan berjuang untuk Menentukan Nasip Sendiri atau Self Determination sesuai mekanisme internasional “ one man one vote” dimana pada tahun 1969, hak rakyat West Papua diabaikan.

Indonesia sudah merasa sangat kuatir atas gerakan pembebasan yang dilakukan oleh pejuang Papua Merdeka luar negeri, teruma di kepulauan pasifik. Ketika ada usulan “ Misi Pencari Fakta” atau Fact Finding Mission diusul yang diusulkan oleh pemimpin-pemimpin pasifik ditolak oleh Wakil Menteri Luar Negeri, A.M. Fachir bersama Mantan Dubes RI untuk Arab menolak dengan alasan isu itu desakan berbagai LSM dan bukan merupakan usulan Pemerintah Negara-negara PIF. Indonesia menolak intervensi asing soal Papua. Termasuk usulan adanya misi pencari fakta PIF ke provinsi Papua Barat terkait tuduhan pelanggaran HAM.

Ketika persoalan West Papua sangat jelas pelangaran HAM namun kerja keras NKRI membelokan isu keapada Kesejahteraan. Seperti Menlu Retno Marsudi menyatakan banyak pihak yang belum tahu apa yang sudah dilakukan pemerintah demi mensejahterakan masyarakat Papua.

Pemimpin-pemimpin Papua Merdeka mempunyai pendirian sangat jelas bahwa berlobi keluar negeri terutama di Negara-negara Kepulauan Pasifik karena perpanjangan pelangaran HAM oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Orang Asli Papua namun pembelokan isu selalu saja terjadi seperti pernyataan Menlu RI, “ Di kancah internasional nama Indonesia sedikit tercoreng dengan Masalah di Papua.Termasuk dugaan tak bertanggungjawab bahwa pemerintah ‘menganaktirikan’ Papua dan melakukan pelangaran HAM.

sumberttps://www.facebook.com/notes/lani-wone-lod/orang-asli-papua-di-papua-berkewarganegaraan-indonesia-ataukah-orang-non-papua-s/427779617405577: